Dalam rangka mendukung dan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkomitmen menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Universitas Brawijaya. Divisi Reformasi Birokrasi (RB) Universitas Brawijaya FKUB pada Selasa, (25/6) melaksanakan serangkaian Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pengaplikasian wilayah Zona Integritas di FKUB .
Dalam pelaksanaannya monev yang dipusatkan di Ruang Senat Lantai 9 GPB FKUB, Tim RB UB melihat dan menilai baik berdasarkan data dan maupun di lapangan tentang pelaksanaan dan pengaplikasiannya di FKUB.
Hadir dalam kegiatan tersebut Dekan FKUB yang didampingi oleh Segenap Wakil Dekan, Para Ketua Departemen, Para Pejabat Struktural dan Segenap Tim Zona Integritas dilingkungan FKUB.
Dekan FKUB, Dr. dr. Wisnu Barlianto, MSi.,Med.,, Sp.A (K) sangat menyambut baik adanya monev ini, menurutnya, mungkin dalam pelaksanaannya kami masih banyak memiliki kekurangan namun kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi segenap sivitas akademika, stake holder maupun masyarakat yang berada di FKUB, tutur dekan.
Selain itu kami juga memiliki banyak sekali tantangan, menjadi salah satu fakultas besar dengan jumlah prodi terbanyak di Universitas Brawijaya tentunya sangat riskan dengan pengaduan pelayanan (complaint) dan lain-lain. Kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan utama danbeberapa RS jejaring , sebagai RS milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerapkan Zona Integritas yang sejalan dengan FKUB. Semoga dengan adanya monev ini kami akan terus dapat mendapatkan masukan dan saran yang membangun guna perbaikan pelayanandan implementasi ZI khusunya di FKUB, harapnya.
Dalam pelaksanaanya, Tim dari Divisi Reformasi Birokrasi Universitas Brawijaya membahas dan melaksanakan monev untuk 6 area perubahan, dimana ini merupakan faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
Ke enam (6) area perubahan tersebut antara lain: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (An4nk- Humas FKUB)